Hukum Pidana: Penipuan Kartu Kredit oleh Merchant

Posted: September 1, 2011 in Hukum Pidana and Others

Pertanyaan :

Saya menjadi korban penipuan merchant kartu kredit (membership fee travel agent). Sehingga saya setuju untuk menggesek kartu kredit saya ke mesin EDC-nya. Adakah kekuatan hukum yang bisa membatalkan transaksi itu? Bila dilihat dari segi hukum, transaksi itu sah, karena ada hitam di atas putih (ada tanda tangan pemegang kartu kredit). Tetapi, terjadinya transaksi ini bukan karena adanya kesadaran si pengguna. Mohon bisa dijelaskan, karena ternyata banyak korban yang mengalami hal yang sama. Bila tidak ada kekuatan hukum yang bisa mengatasi, maka praktek seperti ini akan merajalela.

Jawaban :

Benar seperti yang Anda katakan bahwa transaksi tersebut sah secara hukum karena ada persetujuan atas penggunaan kartu kredit dari Anda sebagai pemegang kartu kredit.

Sayangnya, Anda tidak jelaskan lebih jauh mengenai apa yang Anda maksud dengan “terjadinya transaksi ini bukan karena adanya kesadaran si pengguna”. Sehingga kami kurang dapat memahami situasi yang Anda ceritakan. Namun, apabila Anda merasa telah ditipu atau dihipnotis oleh pedagang (merchant) yang menerima pembayaran dari transaksi kartu kredit tersebut, Anda dapat melaporkannya ke polisi dengan tuduhan penipuan.

Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”):

Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan pernyataan-pernyataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun.

Beberapa unsur penting dalam tindak pidana/delik penipuan adalah:

1.      dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Di sini unsurnya adalah kesengajaan. Si pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain. Ia juga menyadari tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut.

2.      dengan nama palsu atau martabat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

3.      membujuk orang lain untuk menyerahkan barang atau memberi utang atau menghapuskan piutang. Yang disebut dengan membujuk adalah tiadanya permintaan dengan tekanan, walaupun ada sikap ragu-ragu atau penolakan dari korban.

Pasal penipuan juga dapat digunakan untuk menjerat kejahatan dengan modus menghipnotis korban. Lebih jauh simak, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang yang Mengambil Barang Orang Lain dengan Cara Hipnotis.

Dengan demikian, dalam hal ini, bila memang perbuatan si pedagang memenuhi unsur-unsur penipuan, maka transaksi tersebut dapat dibatalkan. Bahkan pedagang yang bersangkutan dapat dipidana berdasarkan KUHP.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s