Hukum Pidana: Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Jika Kecelakaan Disebabkan Pihak Lain?

Posted: September 1, 2011 in Hukum Pidana and Others

Pertanyaan :

Saya mau menanyakan tentang hukum yang berlaku pada masalah saya. Saya kebetulan bekerja di bidang angkutan barang, dan sopir perusahaan tertimpa musibah yang menyebabkan orang lain kehilangan nyawa. Kronologisnya: Sopir berjalan sesuai jalur kecepatan 20 km/jam, motor menyalip dari arah kanan dan bersenggolan dengan motor lain dari arah yang berlawanan. Satu orang terjatuh di depan roda truk. Motor yang menyebabkan korban jatuh kabur. Sopir mengerem truk hingga korban terseret di roda depan sejauh 1,5 meter. Korban segera dibawa ke klinik untuk penanganan sementara. Pihak klinik membawa korban ke Rumah Sakit, tapi korban meninggal di perjalanan. Yang mau saya tanyakan, bagaimana posisi sopir truk tersebut dalam hukum di Indonesia? Karena keluarga korban menganggap ini sepenuhnya tanggung jawab sopir truk dan meminta uang santunan yang sangat besar. Terima kasih.

Jawaban :

Jika ditinjau dari hukum pidana, kelalaian yang berakibat orang lain kehilangan nyawa harus dipertanggungjawabkan secara pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP, yang menyatakan :

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun…”

                                               

Karena itu, sopir truk yang lalai sehingga mengakibatkan orang lain kehilangan nyawa (mati) bertanggung jawab secara pidana. Sedangkan, perusahaan yang mempekerjakan sopir bertanggung jawab perdata untuk membayar ganti kerugian kepada keluarga korban atau ahli warisnya terhadap hilangnya nyawa korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUH Perdata, yang menyatakan antara lain:

“…Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya….

 

…Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu.

Oleh karena itu, secara hukum perdata keluarga korban juga dapat menuntut perusahaan yang mempekerjakan sopir truk tersebut untuk membayar segala ganti kerugian atas hilangnya nyawa korban akibat kecelakaan tersebut. Sehingga tidak tepat apabila keluarga korban hanya menuntut sopir truk yang harus menanggung semua uang santunan kepada keluarga korban atas kecelakaan tersebut.

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia merupakan golongan Kecelakaan lalu lintas berat (lihat Pasal 229 ayat [4] UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan – UU 22/2009).Secara khusus kewajiban dan tanggung jawab atas suatu kecelakaan lalu lintas telah telah diatur dalam Pasal 235 ayat (1) huruf c UU 22/2009, yang menyatakan:

”Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana…”

 

Dengan demikian, pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan sopir truk tersebut tidak dapat diluputkan dari tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti kerugian atas biaya pengobatan atau biaya pemakaman dan segala biaya yang ditimbulkan atas hilangnya nyawa korban yang tidak dapat tergantikan nilainya secara materiil.
Namun, sangat tidak adil apabila semua kesalahan atas kecelakaan lalu lintas tersebut harus ditimpakan seluruhnya kepada sopir truk. Oleh karena itu, ketika perkara kecelakaan lalu lintas ini nantinya disidangkan di pengadilan, majelis hakim seyogianya tetap mempertimbangkan rasa keadilan bagi sopir truk. Seperti Anda jelaskan, dalam peristiwa tersebut si sopir truk telah mengemudikan truk pada lajur jalan yang seharusnya dan dengan kecepatan rendah. Si sopir juga telah mengerem truknya. Namun, akhirnya kecelakaan tersebut tidak dapat terhindarkan, dan pemicu kecelakaan adalah orang lain (pengendara motor) yang telah melarikan diri.

Demikian penjelasan dari kami semoga memberikan pencerahan.

Dasar hukum:

1.      Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23)

2.      Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s