HUKUM ITE:Telekomunikasi & Teknologi para pihak dan hak kewajiaban dlm e-commerce

Posted: September 1, 2011 in Hukum IT / Laws Of ITE

Pertanyaan :

Para pihak dalam perjanjian e-commerce disebut apa? dan apa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian e-commerce? Apakah ada referensi tambahan tentang hal tersebut seperti buku atau makalah, terimakasih.
Jawaban :

Menurut Sutan Remi Sjahdeini electronic commerce atau disingkat e-commerce adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (consumers), manufaktur (manufactures), service providers, dan pedagang perantara (intermediaries) dengan mengunakan jaringan-jaringan komputer (computer networks), yaitu Internet.

 

Dalam perkembangan e-commerce pada saat ini sala satu komisi dibawah PBB yang bernama United Nations Commision on International Trade Law (UNCITRAL), telah membuat suatu panduan dan pegangan untuk melakukan transaksi bisnis secara e-commerce dan hal-hal lainnya dengan nama UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, dan telah telah disetujui berdasarkan General Assembly Resolution No. 51/162 tanggal 16 Desember 1996.

 

UNCITRAL Model itu telah menjadi dasar pembuatan undang-undang e-commerce atau cyber law dari banyak negara, antara lain Electronic Transaction Act of Singapore dan undang-undang sejenis dari Malaysia.

 

Kembali ke pertanyaan saudara, tentang para pihak dalam e-commerce, maka tidak ada perbedaan antara para pihak dalam perjanjian konvensional dengan e-commerce. Begitu juga dengan hak-hak dan kewajibannya, tergantung dengan jenis perjanjian yang hendak dibuat oleh para pihaknya (dalam e-commerce). Perbuatan hukum yang dilakukan di dunia cyber merupakan perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia yang berada di dunia nyata. Hanya saja perbuatan-perbuatan hukum tersebut dilakukan menggunakan media atau sarana Internet.

 

Biasanya, transaksi dalam e-commerce merupakan perjanjian-perjanjian yang bentuknya sederhana seperti pembelian barang atau transaksi perbankan (transfer dana). Perjanjian yang mengharuskan untuk dibuat dalam bentuk akta notariil, atau perjanjian kredit yang lebih rumit tentunya akan menimbulkan persoalan-persoalan hukum nantinya. Untuk itulah perlu dibuat pengaturan yang lebih komprehensif tentang e-commerce ini.

 

Demikianlah semoga bermanfaat.

 

Sumber: hukumonline.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s