Hukum Perusahaan: Buruh & Tenaga Kerja Penghitungan Masa Kerja Pekerja PKWTT/Permanen

Posted: August 29, 2011 in Hukum Perdata and Others
Pertanyaan :

Saya mau tanya, status permanen karyawan kalau mau resign dihitung dari awal masa kerja atau awal masa permanen? Thanks.

Jawaban :

Menurut Pasal 60 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”), perjanjian kerja waktu tidak tertentu (“PKWTT”) atau permanen dapat mensyaratkan adanya masa percobaan paling lama tiga bulan. Oleh karena itu, masa kerja pekerja PKWTT/permanen dihitung atau dimulai sejak tanggal selesainya masa percobaan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja atau sejak tanggal yang tertulis dalam surat pengangkatan bagi pekerja tersebut.

Namun, ada kalanya perjanjian kerja tidak dibuat secara tertulis. Dalam hal PKWTT dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja yang bersangkutan (lihat Pasal 63 ayat [1] UUK). Dan status permanen pekerja tersebut terhitung sejak tanggal pengangkatan yang tercantum dalam surat pengangkatan tersebut.

Dalam praktiknya, kadang pekerja pada mulanya dipekerjakan sebagai pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (“PKWT”) atau kontrak. Namun, kemudian oleh pengusaha diangkat menjadi pekerja PKWTT/permanen. Sebelum diangkat menjadi pekerja permanen, pengusaha dapat mensyaratkan pekerja tersebut untuk melalui masa percobaan. Dalam hal yang demikian, ketentuan yang sama berlaku, yaitu masa kerja permanen terhitung sejak diangkatnya pekerja tersebut (tercantum dalam surat pengangkatan) menjadi pekerja permanen.

Jadi, status permanen adalah terhitung sejak tanggal selesainya masa percobaan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja atau sejak tanggal pengangkatan dalam surat pengangkatan menjadi karyawan permanen, bukan terhitung dari hari pertama bekerja dalam masa percobaan.

Dapat kami tambahkan untuk diketahui bahwa dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja dikarenakan pengunduran diri pekerja atas kemauan sendiri, pekerja berhak mendapatkan uang penggantian hak dan uang pisah (Pasal 162 ayat [1] dan ayat [2] UUK). Untuk menentukan besarnya uang penggantian hak dan uang pisah ini tidak memasukkan variabel masa kerja permanen untuk menghitungnya, kecuali diperjanjikan demikian. Adapun uang penggantian hak yang diterima pekerja yang mengundurkan diri bukan karena kehendak pengusaha menurut Pasal 156 ayat (4) UUK adalah:

a.      Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

b.      Biaya pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;

c.      Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat; dan

d.      Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Sedangkan, besarnya uang pisah ditentukan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama (lihat Pasal 158 ayat [4] UUK). Untuk itu, ada baiknya Anda melihat kembali pada perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama untuk mengetahui apa yang menjadi hak Anda bila Anda mengundurkan diri.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s