HUKUM ITE:Telekomunikasi & Teknologi Tanda Tangan Digital dan Pembelian Barang di Internet

Posted: September 1, 2011 in Hukum IT / Laws Of ITE

Pertanyaan :

Saya pernah melakukan suatu transaksi pembelian barang melalui internet, dengan sistim pembayaran dengan “tanda tangan digital”, setelah transaksi tersebut dilakukan, pihak penjual yang berjanji akan mengirimkan barang yang telah saya bayar dengan mekenisme tersebut tidak pernah mengirimkan barangnya, upaya hukum apa yang dapat saya lakukan? apakah perangkat hukum di Indonesia mengenal sistim pembuktian dengan data yang didapat di internet? seandainya transaksi tersebut saya lakukan dengan orang di Australia, hukum apa yang dapat saya pergunakan?

Jawaban :

Penggunaan tanda tangan digital dalam sebuah transaksi di Indonesia dapat dikatakan belum pernah ada. Karena sampai saat ini belum ada satu sistem di Indonesia yang mengenerate penggunaan tanda tangan digital dalam sebuah transaksi. Jikapun ada, saat ini baru dua perusahaan asing yang ada di Indonesia, yaitu e-trust dan verisign. Itupun masih sebatas sosialisasi dan saat lebih terfokus pada proteksi sistem yang digunakan untuk bertransaksi. Ambil contohnya adalah KlikBCA dan BII yang menggunakan e-trust dalam sistem keamanannya. Dan transaksi yang dilakukan terbatas pada transaksi yang sifatnya satu arah dari nasabah kepada bank. Nasabah hanya menerima laporan transaksi dari bank bersangkutan.

Tanda tangan digital suatu transaksi akan sangat sulit dilakukan pembobolan, karena tanda tangan digital ini menggunakan teknologi kunci publik (public key infrastructure). Dimana teknologi tersebut terdapat dua kunci; kunci publik dan kunci privat. Kedua kunci tersebut merupakan pasangan yang membentuk satu kombinasi tertentu. Kunci publik tersebut dapat diketahui dan digunakan oleh pihak ketiga, sedangkan kunci privat hanya diketahui dan digunakan oleh pihak yang melakukan transaksi. Jikapun ada pembobol, maka dibutuhkan waktu sekitar dua ribu tahun, inipun disesuaikan dengan perkembangan teknologi komputer yang ada saat ini.

Kunci publik dan kunci privat tersebut masing-masing merupakan konfigurasi angka biner (1 dan 0). Susunan kunci privat dapat berubah setiap saat sesuai keinginan dari para pihak yang melakukan perjanjian (transaksi), sedang kunci publiknya tetap tidak berubah. Tanda tangan digital disini, berbeda dengan tanda tangan konvensional. Jika Bapak melakukan transaksi dengan tanda tangan konvensional yang kemudian di scan, maka bapak belum atau tidak melakukan tanda tangan digital seperti definisi tanda tangan digital yang menggunakan teknologi kunci publik diatas. Secara sederhana, tanda tangan digital ini seperti PIN (personal identification number), namun hanya terdiri atas konfigurasi angka biner.

Kunci publik dan kunci privat ini dikeluarkan oleh oleh sebuah badan yang bernama CA (certification authority), diatas telah disebutkan contohnya yaitu E-trust dan verisign.

Jika Bapak melakukan transaksi dengan menggunakan tanda tangan digital dengan teknologi kunci publik maka “content” (pesan) perjanjian tidak akan pernah bisa diubah. Karena setiap perubahan, penambahan, penggantian titik atau angka terjadi¬† maka akan mudah diketahui oleh pihak penerima. Kemungkinan diadakan penjebolah ditengah jalan sangat sulit sekali. Ambil contoh, jika Bapak bersepakat melakukan transaksi sebesar 100 ribu dengan seseorang. Kemudian ditengah jalan ada orang yang melakukan perubahan dengan menambahkan satu angka 0 dan menjadi 1 juta. Hal ini tidak mungkin dilakukan, karena sistem ini hampir seratus persen aman dengan tingkat resiko kebobolan sistem sangat kecil.

Lagipula ada satu prinsip, di dalam penggunaan tanda tangan digital yang berkaitan dengan keabsahan transaksi. Prinsip non repudiasi (tiada penyangkalan), yaitu Apa yang ditulis, adalah apa yang diperjanjikan.

Dalam kasus Bapak, disepakati oleh kedua belah pihak bahwa transaksi dilakukan dengan menggunakan tanda tangan digital dan barang tidak pernah dikirim oleh pihak penjual. Berdasarkan gambaran umum diatas, transaksi yang dilakukan dengan sistem pembayaran dengan menggunakan tanda tangan digital tidak dapat dikatakan tidak sah, karena memang sudah diperjanjikan sebelumnya. Besarnya angka atau tagihan yang harus dibayarkan oleh Bapak juga tidak mungkin diadakan perubahan, karena sudah dibayarkan oleh Bapak.

Jika si penjual tidak mengirimkan barang yang diperjanjikan, maka pokok persoalan bukan pada “penggunaan tanda tangan digital”, tapi pada perjanjian pokok yang bapak lakukan. Artinya pihak penjual telah wanprestasi, karena perjanjian tidak terlaksana dikarenakan barang belum terkirimkan.

Upaya hukum yang Bapak dapat lakukan atas kasus ini tidak sesulit yang Bapak bayangkan. Karena layaknya perjanjian biasa, jika ada salah satu pihak wanprestasi maka pihak yang dilakukan dapat menuntut pelaksanaan prestasi. Jika Bapak mengetahui alamat penyelenggara jasa perdagangan via internet tersebut, maka Bapak dapat mengajukan peringatan atau pemberitahuan kepada penyelenggara jasa tersebut baik melaui e-mail atau surat langsung yang menegaskan bahwa perjanjian belum terlaksana dikarenakan barang belum terkirimkan.

Selain itu juga perlu diperhatikan dalam perjanjian pokoknya, siapakah yang bertanggung jawab atas pengiriman barang atas transaksi yang Bapak lakukan. Sistem pembayaran dengan menggunakan mekanisme tanda tangan digital adalah sekedar mekanisme teknis mengenai konfirmasi untuk setuju bertransaksi, ketentuan hukum mengenai perjanjian dan pelaksanaannya tetap tidak berubah yaitu sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur di dalamnya.

Jika perusahaan yang digugat adalah perusahaan di Indonesia tentunya tidak ada masalah, maka menggunakan hukum yang ada di Indonesia. Namun jika transaksi dilakukan dengan perusahaan yang ada di luar negeri, maka perlu dilihat kepada perjanjian pokoknya, bilamana terjadi sengketa, maka hukum mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa (lihat ketentuan disclaimer-nya). Bisa saja dalam perjanjian tersebut, “disepakati” untuk diselesaikan dengan hukum di negara Indonesia.

Mengenai persoalan pembuktian data elektronik, hukumonline pernah membahasnya pada salah satu berita kami (“pembuktian data elektronik“). Dalam pasal 1886 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) dan pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pengadilan menganggap data elektronik sebagai alat bukti yang tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Karena data elektronik yang tercetak hanya dianggap sebagai petunjuk. Namun, dalam konteks perjanjian (perdata), dapat diperjanjikan atau disepakati oleh para pihak untuk menerima data elektronik sebagai alat bukti. Karena dimungkinkan oleh pasal 1338 KUHPer yang mengatur mengenai kebebasan berkontrak. Meskipun tidak diatur secara tegas oleh ketentuan hukum yang berlaku tapi bisa disepakati oleh kedua belah pihak. Sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUHPer, perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak di dalamnya.

Sumber: hukumonline.com

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s